Politik Rakyat Dimulai dari Dapur, Bukan dari Podium

Di ruang rapat, politik dibicarakan melalui angka pertumbuhan, investasi, anggaran, dan program pembangunan. Di dapur rumah sederhana, politik hadir dalam pertanyaan yang jauh lebih mendesak: cukupkah uang untuk membeli beras besok? Dari pusat hingga daerah, keberhasilan pemerintah pada akhirnya bukan diukur dari panjangnya pidato, melainkan dari seberapa jauh kebijakannya membuat kehidupan rakyat lebih baik.

Di dapur sebuah rumah sederhana, seorang ibu berdiri. Sebelum menyalakan kompor, ditatapnya sedikit bahan makanan yang akan dimasaknya yang harus dicukupkan untuk seisi rumah. Ia pun masih menghitung uang yang tersisa untuk anaknya yang bersekolah.

Di antara panci dan peralatan memasak, sejenak dirinya merenung, dilihatnya minyak goreng tinggal sedikit. Dirinya bertanya-tanya, apakah besok beras masih ada? Tabung gas yang bertuliskan “untuk orang miskin” apakah masih cukup? Kalau semua itu habis, berarti harus ada pengeluaran yang harus dicukupkan dengan kebutuhan sekolah anaknya.

Ibu itu mungkin tidak pernah mendengar istilah-istilah keren dalam politik dan pemerintahan, seperti inflasi, investasi, hilirisasi, dan geopolitik. Hal-hal itu bukan bagian dari percakapannya sehari-hari bersama ibu-ibu tetangga. Mereka tidak berdebat tentang pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, atau investasi strategis.

Tapi… tunggu… bukan berarti ia dan beberapa ibu lainnya tidak memahami persoalan ekonomi. Mereka mengenalnya dengan cara yang berbeda, yakni:

Ketika harga beras naik, ia tahu.

Ketika minyak goreng semakin mahal, ia merasakan.

Ketika tabung gas melon 3kg menghilang, ia bingung.

Ketika uang belanja tidak lagi cukup untuk kebutuhan yang sama, ia harus mencari cara agar keluarganya tetap bisa makan.

Di tempat lain, di rumah lain, seorang bapak paruh baya duduk di teras setelah pulang bekerja. Ia pekerja serba bisa. Bisa sebagai tukang bangunan, tukang ojek pangkalan, petani, dan lain-lain. Hari ini mendapatkan pekerjaan, besok belum tentu. Pendapatannya bergantung pada siapa yang memanggilnya kerja dan kesepakatan upah.

Ia mungkin tidak pernah membaca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak mengikuti perdebatan mengenai defisit fiskal. Tidak tahu bagaimana perang dagang antarnegara dapat memengaruhi harga barang. Tetapi ia tahu persis ketika upah sehari tidak cukup lagi untuk membeli kebutuhan keluarganya.

Ia juga tahu bagaimana rasanya datang ke warung untuk berutang, lalu mendengar jawaban yang sebenarnya sudah ia takutkan.

“Nanti dulu, Pak. Yang kemarin belum lunas.”

Dua gambaran ini hanyalah ilustrasi saja. Namun persoalan yang diangkat dalam ilustrasi ini mungkin cukup mewakili persoalan yang dihadapi dalam kehidupan nyata masyarakat. Ilustrasi ini mungkin terlihat politik memperlihatkan wajahnya yang paling dekat dengan rakyat. Bukan di podium, tapi di dapur.

Politik Berawal dari Sepiring Nasi

Kita sering disuguhkan berita atau mendengar pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Angka-angka dipaparkan, grafik ditampilkan, dan berbagai indikator digunakan untuk menjelaskan keadaan negara.

Semua itu penting.

Sebuah negara membutuhkan data untuk mengetahui arah perekonomiannya. Pemerintah tidak mungkin menyusun kebijakan hanya berdasarkan kesan atau cerita perorangan. Namun, ada sesuatu yang tidak boleh dilupakan ketika angka-angka itu dibicarakan.

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak selalu berarti setiap keluarga mengalami perbaikan kehidupan pada waktu yang sama. Bagi rumah tangga berpenghasilan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok beberapa ribu rupiah saja dapat mengubah seluruh perhitungan belanja. Sebab uang yang semula dialokasikan atau telah dihitung cukup untuk membeli beras, telur, minyak goreng, tabung gas, dan kebutuhan sekolah mungkin harus dibagi ulang.

Ada yang dikurangi. Ada yang ditunda. Kalau masih belum cukup, utang menjadi pilihan.

Bagi sebagian orang, perubahan harga mungkin hanya terlihat sebagai angka kecil pada label di pasar. Bagi keluarga lain, angka itu menentukan apa yang tersedia di meja makan.

Di sinilah ukuran ekonomi menjadi lebih manusiawi. Bukan hanya berapa persen ekonomi tumbuh, melainkan apakah keluarga mampu melewati satu pekan tanpa mengurangi makan, menambah utang, atau menggadaikan, kalau tidak meloak/menjual barang yang mereka miliki—yang sebenarnya masih mereka butuhkan.

Angka penting. Tetapi manusia di balik angka itu tidak boleh menghilang. Sebab pertumbuhan ekonomi yang tidak terasa di meja makan hanya akan menjadi kabar yang dibaca orang lain.

Rakyat Tidak Anti Pembangunan

Ketika masyarakat mempertanyakan manfaat suatu kebijakan terkadang muncul kesalahpahaman. Seolah-olah mereka yang mengeluh tentang harga pangan tidak memahami pentingnya pembangunan. Mereka yang mempertanyakan proyek besar dianggap tidak mengerti investasi. Mereka yang mengkritik program pemerintah dinilai tidak mendukung kemajuan.

Padahal persoalannya tidak sesederhana itu. Rakyat tidak harus memahami seluruh istilah ekonomi untuk mengetahui apakah kehidupannya membaik.

Seorang petani tidak perlu menguasai teori perdagangan internasional untuk mengetahui bahwa harga hasil panennya terlalu rendah. Seorang pedagang pasar tidak perlu membaca laporan pertumbuhan ekonomi untuk menyadari bahwa pembeli semakin jarang datang. Seorang buruh tidak perlu memahami kebijakan fiskal untuk mengetahui bahwa upahnya tidak cukup mengejar biaya hidup.

Mereka tidak anti pembangunan. Mereka ingin mengetahui manfaatnya.

Ketika pemerintah mengumumkan investasi besar, pertanyaan yang wajar muncul adalah apakah investasi itu membuka pekerjaan bagi masyarakat setempat. Ketika infrastruktur dibangun, masyarakat ingin tahu apakah jalan yang mereka lalui akan menjadi lebih baik. Ketika anggaran pendidikan meningkat, orang tua berharap anak-anak mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih layak. Dan ketika pemerintah berbicara tentang keberhasilan ekonomi, rakyat berhak bertanya apakah keberhasilan itu juga sampai ke rumah mereka.

Pertanyaan seperti itu bukan tanda kebodohan, atau tidak mendukung kemajuan dan program. Itu adalah bentuk pertanyaan paling sederhana dari tuntutan pertanggungjawaban pemerintah.

Dari Jakarta, Politik Turun ke Daerah

Dalam perbincangan politik Indonesia, perhatian sering tertuju ke Jakarta.

Presiden berbicara. Menteri mengumumkan program. DPR membahas anggaran. Perdebatan berlangsung di televisi dan media sosial. Namun, kehidupan rakyat tidak hanya ditentukan oleh keputusan pemerintah pusat. Ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. Ada gubernur, bupati, wali kota, DPRD, perangkat daerah, dan birokrasi yang menjalankan pelayanan publik.

Di antara lembaga-lembaga itu, terdapat pembagian kewenangan, tanggung jawab, serta anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Persoalannya, rakyat tidak menjalani kehidupan sehari-hari di dalam dokumen APBN atau APBD.

Mereka hidup di kampung yang jalannya mungkin rusak. Mereka berbelanja di pasar yang membutuhkan pengelolaan lebih baik. Mereka membawa anak ke puskesmas ketika sakit. Mereka mengurus administrasi kependudukan, mencari pekerjaan, membutuhkan air bersih, menggunakan angkutan umum, dan berhadapan dengan berbagai urusan yang sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagi seorang ibu, kehadiran negara bisa berarti petugas puskesmas yang melayani anaknya dengan baik. Bagi pedagang kecil, kehadiran pemerintah dapat terlihat dari pasar yang bersih, aman, dan tertata. Bagi petani, pemerintah yang bekerja mungkin berarti jalan produksi yang dapat dilewati kendaraan pengangkut hasil panen. Bagi warga yang mengurus dokumen kependudukan, pelayanan yang baik berarti tidak harus bolak-balik ke kantor karena persyaratan yang tidak jelas.

Pada akhirnya, keberhasilan otonomi daerah tidak cukup diukur dari berdirinya kantor pemerintahan atau bertambahnya fasilitas. Yang lebih penting adalah apakah masyarakat semakin mudah memperoleh pelayanan.

Pertanyaan itu juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Tomohon dari awal otonomi hingga tuntutan pelayanan publik yang lebih baik.

Inilah sebabnya politik daerah tidak boleh dianggap sekadar perpanjangan politik nasional. Pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumahnya sendiri. Dan rakyat berhak menagih hasilnya.

Ketika Politik Daerah Terlalu Sibuk dengan Panggung

Di daerah, politik memiliki persoalan yang tidak kalah rumit dibandingkan politik nasional. Ada persaingan kekuasaan, hubungan kepala daerah dengan DPRD, kepentingan partai politik, pembagian anggaran, pengisian jabatan birokrasi, hingga berbagai urusan pembangunan.

Semua itu merupakan bagian dari proses pemerintahan. Tetapi politik menjadi bermasalah ketika perhatian terhadap kekuasaan lebih besar daripada perhatian terhadap pelayanan masyarakat.

Persoalan itu juga berkaitan dengan hubungan antara kritik dan kekuasaan. Ketika orang-orang yang seharusnya mengawasi pemerintah justru kehilangan keberanian untuk mempertanyakan kebijakannya, kepentingan masyarakat berisiko tersisih. Hubungan antara kedekatan dengan kekuasaan dan melemahnya daya kritis ini dibahas lebih jauh dalam artikel tentang intelektual, jurnalis, dan kekuasaan.

Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang rajin mengumumkan keberhasilan pembangunan, sementara sebagian warga masih harus mengeluhkan jalan rusak atau pelayanan yang berbelit-belit. Atau sebuah daerah yang sibuk menyelenggarakan seremoni dan kegiatan resmi, tetapi kurang memberi perhatian pada pasar rakyat dan usaha kecil.

Contoh-contoh tersebut bukan tuduhan terhadap pemerintah daerah tertentu. Itu adalah gambaran persoalan yang perlu terus diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Masalah pelayanan publik sendiri bukan sekadar kemungkinan.

Dalam laporan tahunannya untuk 2025, Ombudsman Republik Indonesia mencatat 23.596 laporan dan konsultasi masyarakat dalam berbagai kategori. Pemerintah daerah menjadi kelompok instansi yang paling banyak dilaporkan, dengan 4.766 laporan.

Angka itu tidak berarti seluruh pemerintah daerah bekerja buruk. Namun, jumlah pengaduan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelayanan publik masih membutuhkan perhatian serius. Sebab bagi masyarakat, urusan pemerintahan tidak selesai ketika anggaran disahkan atau sebuah program diresmikan.

Yang mereka butuhkan adalah hasil. Jalan yang diperbaiki. Pelayanan yang lebih cepat. Pengelolaan pasar yang lebih baik. Kesempatan usaha yang lebih terbuka. Dan birokrasi yang tidak membuat masyarakat merasa sedang meminta belas kasihan ketika mengurus haknya sendiri.

Di daerah, ukuran keberhasilan pemerintahan sebenarnya dapat dimulai dari pertanyaan sederhana. Cobalah bertanya kepada pedagang pasar. Kepada sopir angkutan. Kepada petani, nelayan, buruh, dan pekerja harian. Kepada ibu rumah tangga. Kepada anak muda yang sedang mencari pekerjaan.

Apakah kehidupan mereka sekarang lebih mudah dibandingkan sebelumnya?

Jawaban mereka mungkin tidak selalu cocok dengan narasi keberhasilan pemerintah. Tetapi justru itulah alasan mengapa jawaban tersebut perlu didengar.

APBD Bukan Sekadar Angka dalam Rapat

Setiap tahun, pemerintah daerah dan DPRD membahas anggaran. Ada pendapatan daerah, belanja pegawai, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, bantuan sosial, serta berbagai program yang direncanakan untuk masyarakat. Proses itu sering berlangsung melalui rapat panjang, pembahasan teknis, dan perdebatan politik.

Bagi masyarakat umum, pembahasan APBD mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, keputusan anggaran dapat menentukan banyak hal yang mereka alami.

Berapa besar perhatian yang diberikan kepada pelayanan kesehatan?

Apakah jalan yang rusak mendapatkan alokasi perbaikan?

Bagaimana dukungan terhadap pasar rakyat dan usaha kecil?

Apakah kebutuhan sekolah, fasilitas umum, dan pelayanan dasar mendapatkan prioritas yang memadai?

Tentu tidak semua persoalan dapat diselesaikan sekaligus. Kemampuan keuangan setiap daerah berbeda. Ada belanja wajib, pembagian kewenangan, dan keterbatasan fiskal yang harus diperhitungkan. Namun, keterbatasan anggaran justru membuat penentuan prioritas semakin penting. Sebab setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah merupakan keputusan tentang kebutuhan mana yang didahulukan.

Di sinilah masyarakat perlu memperhatikan bukan hanya berapa besar anggaran disediakan, tetapi juga bagaimana anggaran digunakan dan siapa yang menerima manfaatnya. Sebuah kegiatan mungkin terlaksana sesuai jadwal. Laporannya lengkap, dokumentasinya rapi, tetapi apakah kegiatan itu menyelesaikan masalah?

Bagi Tomohon, pertanyaan tentang manfaat pembangunan tidak dapat dilepaskan dari cita-cita awal pembentukan kota otonom: mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Kini, cita-cita itu harus terus diuji melalui hasil yang dirasakan warga. Inilah persoalan yang juga dibahas dalam kisah tentang Tomohon yang harus membuktikan kembali tujuan perjuangan otonominya.

Pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari evaluasi pemerintahan. Jangan sampai keberhasilan hanya berarti anggaran terserap, sementara persoalan masyarakat tetap berada di tempat yang sama.

MBG dan KDMP: Harapan yang Harus Dibuktikan

Di tengah berbagai persoalan ekonomi masyarakat, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membawa harapan tersendiri.

Keduanya memiliki tujuan dan mekanisme berbeda. MBG diarahkan untuk mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat, sedangkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikembangkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi dan layanan masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.

Bagi pemerintah, program-program tersebut dapat dijelaskan melalui berbagai istilah kebijakan. Pembangunan sumber daya manusia. Ketahanan pangan. Pemberdayaan ekonomi. Penguatan rantai pasok. Tetapi bagi keluarga yang hidup dengan penghasilan terbatas, manfaat program harus terlihat lebih konkret.

Seorang ibu ingin mengetahui apakah makanan yang diterima anaknya benar-benar bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan. Seorang petani ingin mengetahui apakah koperasi dapat membantu menjual hasil panennya dengan harga lebih baik. Pedagang kecil ingin mengetahui apakah akses terhadap modal dan pasar menjadi lebih mudah. Nelayan berharap hasil tangkapannya dapat dipasarkan dengan lebih menguntungkan.

Mereka tidak menuntut sesuatu yang berlebihan. Mereka ingin program pemerintah bekerja dan dirasakan dan berdampak pada kehidupan mereka.

Dalam pelaksanaan MBG, pemerintah telah mengatur pelibatan produk dalam negeri, usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan, dan BUM Des, dan pelaku ekonomi setempat melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 10 Tahun 2026.

Kebijakan itu membuka ruang bagi kegiatan ekonomi lokal untuk terlibat dalam rantai pasok penyediaan makanan. Tetapi adanya aturan tidak otomatis menjamin manfaatnya dirasakan semua pihak.

Pelaksanaan tetap harus diperiksa.

Apakah kualitas dan keamanan makanan terjaga? Apakah pengadaan bahan pangan memberi kesempatan yang adil kepada pelaku usaha setempat? Apakah pengawasan berjalan? Apakah keluhan masyarakat ditindaklanjuti?

Begitu pula dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah pada Juli 2026 melaporkan puluhan ribu koperasi telah memiliki badan hukum. namun, jumlah koperasi yang terbentuk tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah koperasi yang telah beroperasi secara efektif dan memberi manfaat ekonomi.

Masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar papan nama. Koperasi harus memiliki pengelolaan yang baik, kegiatan usaha yang jelas, pengawasan, dan pertanggungjawaban kepada anggota. Jangan sampai sebuah koperasi terlihat aktif ketika peresmian, tetapi kesulitan menjalankan kegiatan ekonomi setelah para pejabat pulang.

Begitu pula MBG. Program ini tidak boleh berhenti sebagai jumlah porsi makanan dalam laporan. Yang lebih penting adalah apakah makanan sampai kepada penerima manfaat, memenuhi standar keamanan, dan benar-benar mendukung tujuan pemenuhan gizi.

Harapan rakyat terhadap kedua program itu patut dihargai. Justru karena harapannya besar, pengawasan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.

UMKM yang Dipuji, tetapi Masih Harus Berjuang

Ada kelompok masyarakat yang hampir selalu mendapat tempat dalam pidato ekonomi pemerintah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian. Ketangguhannya dipuji. Perannya dalam membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan kegiatan ekonomi terus dibicarakan.

Pujian itu tidak salah. Tetapi pedagang kecil tidak bisa membayar kebutuhan usahanya menggunakan pujian.

Di pasar, pedagang harus menghadapi perubahan harga barang dagangan.

Di warung kecil, pemilik usaha menghitung keuntungan yang mungkin semakin tipis ketika biaya operasional meningkat.

Di rumah, seorang ibu yang membuat kue harus membeli tepung, gula, telur, minyak, dan gas sebelum dapat menjual produknya.

Kalau harga bahan baku naik, ia harus memilih. Menaikkan harga jual dengan risiko kehilangan pembeli, atau mempertahankan harga sambil menerima keuntungan yang lebih kecil.

Bagi usaha besar, perubahan biaya mungkin dapat ditanggung dengan cadangan modal. Bagi usaha rumahan, selisih kecil bisa menentukan apakah produksi besok masih dapat dilanjutkan.

Karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu melihat UMKM bukan hanya sebagai angka dalam laporan atau peserta kegiatan seremonial. Mereka membutuhkan akses pasar, permodalan yang masuk akal, pendampingan yang relevan, infrastruktur pendukung, dan perizinan yang tidak menyulitkan.

Tidak semua bantuan harus berbentuk uang. Kadang-kadang perbaikan pasar, kepastian aturan, akses distribusi, atau pelayanan administrasi yang sederhana justru memberi manfaat lebih panjang. UMKM tidak membutuhkan terlalu banyak julukan kehormatan. Mereka membutuhkan kesempatan untuk bertahan dan berkembang.

Ketika Pidato Terlalu Banyak, Perut Tetap Bertanya

Politik memiliki hubungan yang sangat dekat dengan bahasa. Ada janji kampanye, pidato pelantikan, sambutan resmi, konferensi pers, dan pernyataan tentang capaian pembangunan.

Setiap pemimpin tentu perlu berbicara kepada masyarakat.

Pemerintah harus menjelaskan apa yang dikerjakan, mengapa sebuah kebijakan diambil, dan bagaimana hasilnya. Namun, ada batas antara menjelaskan pekerjaan dan terlalu sibuk merayakan diri sendiri.

Sebuah pemerintahan dapat memiliki banyak kegiatan, tetapi belum tentu semua kegiatan memberi manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Sebuah program dapat memperoleh banyak pemberitaan, tetapi belum tentu menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Sebuah pidato dapat disambut tepuk tangan, tetapi tepuk tangan tidak dapat dibawa pulang untuk membeli beras.

Di atas panggung, orang dapat berbicara panjang tentang masa depan. Di luar gedung, seorang pekerja mungkin sedang menghitung apakah upah hari ini cukup untuk ongkos pulang dan makan malam.

Kontras itu seharusnya mengingatkan setiap pemegang kekuasaan tentang tanggung jawabnya. Kekuasaan bukan semata-mata kesempatan untuk tampil. Ia adalah kewajiban untuk bekerja dan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan tersebut.

Rakyat tidak selalu membutuhkan pemimpin yang paling pandai berbicara. Mereka membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar, memahami masalah, mengambil keputusan, dan memperbaiki keadaan.

Sebab pidato yang baik dapat menjelaskan kebijakan. Tetapi pidato tidak dapat menggantikan kebijakan yang gagal bekerja.

Pejabat Nyaman, Rakyat Masih Menghitung

Ada ironi yang mudah terlihat ketika membicarakan kekuasaan dan kehidupan masyarakat.

Sebagian orang memiliki jaminan penghasilan, fasilitas, serta perlindungan ekonomi yang membuat mereka relatif lebih aman menghadapi perubahan harga. Sementara itu, banyak pekerja informal dan keluarga berpenghasilan rendah tidak memiliki ruang yang sama.

Ketika pendapatan berkurang, pilihan mereka terbatas. Belanja dikurangi. Kebutuhan ditunda. Utang ditambah. Dalam keadaan lebih sulit, jumlah makanan pun dapat menjadi bagian dari penghematan.

Perbedaan kemampuan menghadapi tekanan ekonomi ini patut menjadi perhatian pemerintah. Sebab demokrasi tidak cukup hanya menghasilkan pemilihan umum setiap lima tahun. Demokrasi juga harus memberi masyarakat kesempatan untuk menilai apakah kekuasaan dijalankan bagi kepentingan mereka.

Memilih pemimpin bukan sekadar mengganti wajah di baliho. Setelah pemilihan selesai, tanggung jawab pemerintah bukan hanya menjalankan program, tetapi juga merangkul masyarakat yang sempat terbelah oleh perbedaan pilihan. Sebab, seperti dibahas dalam kisah tentang kehidupan masyarakat setelah Pilkada, hasil pemilihan boleh ditetapkan, tetapi hubungan antarmanusia tetap perlu dirawat.

Membayar pajak bukan sekadar memenuhi kewajiban. Masyarakat berhak berharap agar anggaran publik kembali dalam bentuk pelayanan, fasilitas, perlindungan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Di sinilah kritik terhadap pemerintah memiliki tempat yang sah. Kritik bukan berarti menolak semua pekerjaan pemerintah. Kritik diperlukan agar kekuasaan tidak kehilangan kemampuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang masyarakat.

Pemerintah yang bersedia menerima kritik memiliki kesempatan lebih besar untuk mengetahui bagian mana dari kebijakannya yang belum bekerja. Sebaliknya, pemerintah yang hanya ingin mendengar pujian berisiko kehilangan informasi paling penting: kesulitan yang masih dialami rakyat.

Rakyat Tidak Meminta Banyak

Kembali ke dapur rumah sederhana tadi. Ibu itu tidak sedang menuntut pertumbuhan ekonomi dua digit ketika menghitung uang belanja. Ia ingin kebutuhan keluarganya tercukupi. Ia ingin anaknya bisa bersekolah. Ia ingin ada makanan yang layak di meja makan. Ia ingin anggota keluarganya memperoleh pelayanan kesehatan ketika sakit.

Sementara, bapak buruh serabutan di teras rumah tidak sedang memikirkan bagaimana menyusun strategi investasi nasional. Ia ingin memperoleh pekerjaan lagi besok. Ia ingin upah yang cukup. Ia ingin tidak terus-menerus bergantung pada utang.

Tentu saja rakyat memiliki kebutuhan dan harapan yang beragam. Tidak semuanya dapat dirangkum dalam satu gambaran tentang kehidupan sederhana. Namun, kebutuhan dasar tersebut memperlihatkan sesuatu yang sering terlupakan dalam perdebatan politik.

Ada manusia di balik setiap angka. Ada keluarga di balik setiap persentase kemiskinan. Ada pekerja di balik pembicaraan tentang produktivitas. Ada pedagang kecil di balik angka pertumbuhan ekonomi. Ada anak di balik kebijakan pendidikan dan gizi. Dan ada dapur di balik setiap pembicaraan tentang harga pangan.

Pemerintah perlu terus menghitung pertumbuhan ekonomi. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk menghitung pertumbuhan sehingga lupa memperhatikan keluarga yang harus mengurangi isi piring.

Politik yang Sesungguhnya

Pada akhirnya, politik yang paling dimengerti rakyat bukanlah politik yang paling banyak menggunakan istilah. Politik yang mereka pahami adalah politik yang terasa dalam kehidupan.

Ketika harga kebutuhan pokok lebih terjangkau, mereka merasakannya. Ketika pekerjaan tersedia dan penghasilan membaik, mereka merasakannya. Ketika pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat diakses dengan layak, mereka merasakannya. Ketika jalan diperbaiki, pasar dikelola dengan baik, dan urusan administrasi menjadi lebih mudah, mereka juga merasakannya.

Sebaliknya, ketika harga naik sementara pendapatan tidak berubah, mereka tahu. Ketika pekerjaan sulit diperoleh, mereka tahu. Ketika pelayanan publik berbelit-belit, mereka tahu. Dan ketika janji kampanye yang dulu terdengar begitu meyakinkan ternyata tidak membawa perubahan berarti, mereka pun tahu.

Masyarakat mungkin tidak selalu memahami seluruh proses penyusunan kebijakan. Tetapi mereka hidup bersama akibatnya.

Dari pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi. Dari kabupaten dan kota hingga desa dan kelurahan. Dari gedung DPR dan DPRD sampai pasar rakyat. Dari ruang rapat sampai dapur.

Di sanalah keputusan politik akhirnya diuji. Di sanalah anggaran dan program pemerintah harus menunjukkan manfaatnya. Di sanalah janji politik bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya.

Bayangkan ibu tadi kembali berdiri di depan kompor. Ia melihat bahan makanan yang tersedia. Mengingat kebutuhan anaknya besok. Menghitung uang yang belum boleh dihabiskan satu hari. Di rumah lain, bapak buruh serabutan masih memikirkan pekerjaan berikutnya.

Mereka mungkin tidak memahami geopolitik. Mungkin tidak mengerti hilirisasi. Mungkin tidak pernah membaca dokumen APBN atau APBD.

Tetapi jangan salah. Mereka memahami akibat keputusan politik melalui kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Karena itu, jangan terlalu sibuk mengajari rakyat bagaimana memahami politik. Barangkali justru para politisi dan pejabat yang perlu lebih sering belajar memahami kehidupan rakyat.

Belajar dari pasar. Dari jalan kampung. Dari petani yang menunggu harga panen. Dari pedagang kecil yang menghitung hasil penjualan. Dari buruh yang belum tahu apakah besok masih mendapatkan pekerjaan. Dan dari ibu yang berdiri di depan kompor, menghitung uang belanja yang tersisa. Sebab pada akhirnya, seluruh pembicaraan tentang pertumbuhan ekonomi, anggaran, pembangunan, dan keberhasilan pemerintahan dapat bertemu pada satu pertanyaan sederhana:

“Besok kita makan apa?”

Jika sebuah pemerintahan tidak mampu mendengar pertanyaan sesederhana itu, barangkali persoalannya bukan rakyat yang tidak memahami politik. Barangkali politiknya yang sudah terlalu jauh meninggalkan rakyat.